Standar Pelayanan Minimal atau yang disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperolah setiap Warga Negara secara minimal. SPM ini menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar itu sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Kabupaten Keerom sebagai salah satu daerah yang terus berupaya agar pelayanan dasar dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Namun semenjak Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal ini ditetapkan, pencapaian penerapan SPM belum sepenuhnya mendapat hasil yang baik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Aksi Perubahan kinerja organisasi berbentuk Aktivasi Sekretariat Bersama Pelaporan Pencapaian Penerapan SPM (AKSI SEKBER SPM) yang dilakukan oleh Project leader Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Keerom Rommel S.M. Simanjuntak, S.IP, M.Si. SEKBER SPM ini bermanfaat dalam hal sinergitas dan kolaborasi pemangku kebijakan dalam penerapan SPM di Kabupaten Keerom.
Sosialisasi SEKBER SPM ini dilaksanakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Sekda. Dimana beliau Selaku Ketua Tim Penerapan SPM Kabupaten Keerom berdasarkan SK Bupati Nomor 144 Tahun 2023. Oleh sebab itu guna berjalan efektifnya Penerapan SPM perlu dibentuk SEKBER SPM sebagaimana isi keputusan tersebut. Project leader memaparkan materi termasuk didalamnya melaporkan kondisi Penerapan SPM tahun sebelumnya. Adapun stakeholders yang hadir pada Sosialisasi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKPAD, Bapelitbangda, Kepala Dinas Sosial PPA dan P2KB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Kominfo, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Dinas Dukcapil.
Selanjutnya dalam sosialisasi disampaikan juga Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Keerom tahun 2023-2027 sebagai bentuk konsultasi dan masukan.
